H. Akhmad DPRD: Anggaran Penanganan Corona Bisa Bertambah
Lumajang - Saat ini anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Lumajang mencapai Rp 30 miliar. Namun jumlah tersebut, menurut Wakil Ketua DPRD Lumajang, H. Akhmad masih bisa bertambah.
“Sementara ini pengajuan untuk penanganan Covid-19 ada sekitar Rp 30 miliar. Kita setujui, kita sepakati, tapi anggaran itu jika dibutuhkan tambahan bisa lebih dari Rp 30 miliar,” katanya.
Pihaknya akan terus melakukan pengawasan dalam realisasi anggaran tersebut. “Kira-kira aplikasinya bagaimana, terus modelnya bagaimana, terus yang diberikan apa saja,” lanjutnya.
Namun Ia menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk 2 hal. Yakni penanganan kesehatan dan dampak sosial. Tetapi sejauh ini belum ada bantuan yang digelontorkan oleh Pemkab Lumajang.
“Saat ini yang bantuan dari APBD itu masih belum,” jelasnya.
Untuk pendistribusian bantuan ini, kata H. Akhmad akan menjadi satu di Dinas Sosial. “Jadi disepakati, semuanya tersentral satu pintu di Dinsos. Biar tidak tumpang tindih, datanya tersentral di sana. Karena Dinsos punya data, untuk PKH berapa, dan lainnya,” ungkapnya.
Kemudian ada juga warga yang terdampak Covid-19 hingga tak bisa bekerja secara maksimal. “Dampak Covid-19 secara otomatis mereka tak bisa berkarya, tidak bisa melakukan aktifitas di luar. Ini mereka juga terdata melalui kecamatan masing-masing yang di-update desa. Kecamatan yang melakukan verifikasi,” pungkasnya. (wan)
 |
| Wakil Ketua DPRD Lumajang, H. Akhmad |
Pihaknya akan terus melakukan pengawasan dalam realisasi anggaran tersebut. “Kira-kira aplikasinya bagaimana, terus modelnya bagaimana, terus yang diberikan apa saja,” lanjutnya.
Namun Ia menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk 2 hal. Yakni penanganan kesehatan dan dampak sosial. Tetapi sejauh ini belum ada bantuan yang digelontorkan oleh Pemkab Lumajang.
“Saat ini yang bantuan dari APBD itu masih belum,” jelasnya.
Untuk pendistribusian bantuan ini, kata H. Akhmad akan menjadi satu di Dinas Sosial. “Jadi disepakati, semuanya tersentral satu pintu di Dinsos. Biar tidak tumpang tindih, datanya tersentral di sana. Karena Dinsos punya data, untuk PKH berapa, dan lainnya,” ungkapnya.
Kemudian ada juga warga yang terdampak Covid-19 hingga tak bisa bekerja secara maksimal. “Dampak Covid-19 secara otomatis mereka tak bisa berkarya, tidak bisa melakukan aktifitas di luar. Ini mereka juga terdata melalui kecamatan masing-masing yang di-update desa. Kecamatan yang melakukan verifikasi,” pungkasnya. (wan)
About Bicara Rakyat
