Komisi B DPRD Lumajang Pastikan Perbaikan Jalan Tempeh Kidul–Pandanwangi Masuk Skala Prioritas
 |
| Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Deddy Firmansyah |
Lumajang – Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang mempercepat pengawasan infrastruktur pedesaan dengan meninjau langsung rencana perbaikan ruas jalan penghubung Desa Tempeh Kidul hingga Desa Pandanwangi, Jumat (30/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan akses logistik pertanian di wilayah tersebut tidak terhambat.
Dalam kunjungan lapangan yang didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tersebut, Komisi B memetakan sejumlah titik kerusakan yang selama ini dikeluhkan warga.
Dalam kunjungan lapangan yang didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tersebut, Komisi B memetakan sejumlah titik kerusakan yang selama ini dikeluhkan warga.
Jalan sepanjang penghubung kedua desa tersebut dinilai sebagai jalur strategis untuk distribusi hasil bumi dan akses utama menuju layanan pendidikan serta kesehatan.
Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Deddy Firmansyah, menegaskan bahwa perbaikan jalan ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya strategis untuk menekan biaya distribusi ekonomi lokal.
"Jalan ini adalah akses vital. Jika infrastrukturnya mantap, distribusi pertanian lancar dan ekonomi masyarakat otomatis bergerak lebih cepat. Kami ingin memastikan pembangunan ini berkeadilan dan tepat sasaran," kata Deddy di lokasi peninjauan.
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas PUTR untuk mengawal kualitas pengerjaan fisik agar memiliki daya tahan lama, mengingat beban kendaraan yang melintas di jalur tersebut cukup padat.
Sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekutif ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur di awal tahun anggaran 2026, guna mewujudkan konektivitas antarwilayah yang lebih solid di Kabupaten Lumajang.
Ketua Komisi B DPRD Lumajang, Deddy Firmansyah, menegaskan bahwa perbaikan jalan ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya strategis untuk menekan biaya distribusi ekonomi lokal.
"Jalan ini adalah akses vital. Jika infrastrukturnya mantap, distribusi pertanian lancar dan ekonomi masyarakat otomatis bergerak lebih cepat. Kami ingin memastikan pembangunan ini berkeadilan dan tepat sasaran," kata Deddy di lokasi peninjauan.
Lebih lanjut, Deddy menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas PUTR untuk mengawal kualitas pengerjaan fisik agar memiliki daya tahan lama, mengingat beban kendaraan yang melintas di jalur tersebut cukup padat.
Sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekutif ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur di awal tahun anggaran 2026, guna mewujudkan konektivitas antarwilayah yang lebih solid di Kabupaten Lumajang.
About Bicara Rakyat
