Jawaban Pemerintah Diterima, DPRD Lumajang Pacu Pembahasan P-APBD 2026

Lumajang – Komitmen percepatan pembangunan di Kabupaten Lumajang memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang resmi melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 usai menerima Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna II di Gedung DPRD, Senin (20/7/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Lumajang, Solikin, S.H., berlangsung kondusif dan penuh semangat kolaborasi. Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang hadir didampingi Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa seluruh catatan, saran, dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD menjadi pijakan utama pemerintah daerah dalam menyempurnakan arah kebijakan P-APBD 2026.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memfokuskan pembenahan pada sektor-sektor strategis, mulai dari percepatan infrastruktur, peningkatan mutu pelayanan publik, penguatan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM serta pengentasan kemiskinan berbasis tata kelola yang transparan.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan aktif legislatif dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar tepat sasaran.

"Setiap masukan dari fraksi-fraksi adalah energi positif bagi kami. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa alokasi anggaran dalam P-APBD 2026 ini benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama pada percepatan infrastruktur dan penguatan ekonomi warga," tegas Indah Amperawati usai rapat paripurna.

Senada dengan pemerintah daerah, jajaran pimpinan DPRD Lumajang optimistis proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dapat berjalan cepat, efektif, dan akuntabel.

Wakil Ketua II DPRD Lumajang, Solikin, S.H., menekankan pentingnya kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Lumajang.

"Jawaban yang disampaikan pemerintah sudah sangat responsif. Kini saatnya TAPD dan Banggar bekerja detail menyelaraskan angka dan program. Target kita jelas: melahirkan kebijakan anggaran yang pro-rakyat dan mampu mengakselerasi pembangunan daerah tepat waktu," ujar Solikin.

Dengan dimulainya pembahasan intensif ini, penetapan P-APBD 2026 diharapkan berjalan sesuai jadwal sehingga program-program prioritas daerah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kabupaten Lumajang. ***