 |
| H. Sudi, Koordinator Komisi D DPRD Lumajang. |
Lumajang - Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang bergerak cepat mendorong percepatan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Langkah ini ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama jajaran dinas terkait dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Komisi D DPRD Lumajang, Jumat (25/9/2026).
Fokus utama pertemuan menyasar pada penguatan akurasi data serta pemantapan sinergi lintas sektor. Pemutakhiran Data Terpadu Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengelompokan desil menjadi prioritas agar skema kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) tepat sasaran.
Selain itu, kesiapan puskesmas, fasilitas kesehatan pemerintah, hingga skema efisiensi pembiayaan UHC turut dimatangkan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman, S.H., menegaskan pentingnya validasi data lapangan agar seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan terlindungi layanan kesehatan secara adil.
"UHC bukan sekadar mengejar target angka, tetapi memastikan tidak ada warga Lumajang yang terkendala akses pengobatan. Pemutakhiran data DTSEN harus akurat dan dinamis agar bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang berhak," ujar Supratman.
Selain sinkronisasi data warga miskin, Komisi D mendorong optimalisasi peluang kepesertaan dari sektor pekerja perusahaan serta pemanfaatan pelbagai alternatif pembiayaan yang sah sesuai regulasi.
Keberhasilan program UHC dinilai sangat bergantung pada soliditas kerja sama antara DPRD, Pemkab Lumajang, BPJS Kesehatan, dan perangkat daerah penunjang.
Koordinator Komisi D DPRD Lumajang, H. Sudi, menambahkan bahwa pemetaan kendala secara terpadu menjadi kunci agar implementasi UHC di daerah berjalan tanpa hambatan teknis.
"Setiap kendala pembiayaan maupun pelayanan faskes kita pangkas lewat solusi bersama. Lewat sinergi lintas sektor ini, kita optimistis UHC di Lumajang terwujud secara bertahap, tepat sasaran, dan berkelanjutan," tegas H. Sudi.
Melalui koordinasi intensif ini, seluruh lini bergerak dalam satu irama untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan kecukupan anggaran, sehingga masyarakat Lumajang segera menikmati jaminan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas. ***
Koordinator Komisi D DPRD Lumajang, H. Sudi, menambahkan bahwa pemetaan kendala secara terpadu menjadi kunci agar implementasi UHC di daerah berjalan tanpa hambatan teknis.
"Setiap kendala pembiayaan maupun pelayanan faskes kita pangkas lewat solusi bersama. Lewat sinergi lintas sektor ini, kita optimistis UHC di Lumajang terwujud secara bertahap, tepat sasaran, dan berkelanjutan," tegas H. Sudi.
Melalui koordinasi intensif ini, seluruh lini bergerak dalam satu irama untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan kecukupan anggaran, sehingga masyarakat Lumajang segera menikmati jaminan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas. ***