Pemkab Lumajang Pastikan Tidak Ada PHK PPPK Meski Efisiensi Anggaran

Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan jaminan kepastian kerja bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya.

Di tengah langkah efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat, Pemkab Lumajang menegaskan tidak akan ada kebijakan pemutusan hubungan kerja atau langkah merumahkan pegawai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa efisiensi merupakan mandat nasional yang harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah.

Namun, ia memastikan penyesuaian anggaran tersebut tidak akan mengorbankan keberlangsungan tenaga kerja. Fokus efisiensi dialihkan pada pengurangan belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, sehingga tidak mengganggu kualitas pelayanan publik maupun posisi tenaga PPPK.

Langkah ini menjadi angin segar di tengah maraknya kabar mengenai sejumlah daerah yang terpaksa merumahkan PPPK paruh waktu akibat tekanan fiskal yang berat.

Agus menegaskan bahwa hingga saat ini Pemkab Lumajang sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengambil kebijakan serupa, baik bagi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Kapasitas fiskal Lumajang dinilai masih cukup tangguh untuk menopang beban gaji pegawai. Agus mengungkapkan bahwa struktur belanja pegawai dalam APBD Lumajang saat ini berada dalam posisi aman, yakni hanya terpaut sedikit di atas ambang batas 30 persen sesuai mandat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap melindungi tenaga kerja sembari menjaga ritme efisiensi.

Berdasarkan data terkini, kekuatan aparatur di lingkungan Pemkab Lumajang mencapai 11.000 orang yang terdiri dari PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.320 orang merupakan PPPK paruh waktu yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengingat peran strategis mereka dalam roda pemerintahan, Pemkab Lumajang berkomitmen menjaga ketenangan bekerja para pegawai agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa dihantui kekhawatiran kehilangan pekerjaan.