Civitas Akademika UGM Kirim Pesan Damai Pascaaksi Ricuh 22 Mei
Yogyakarta - Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyerukan pesan persatuan dan perdamaian. Seruan ini merespon eskalasi kekerasan pasca rampungnya Pemilu 2019.
"Kita prihatin menyaksikan bersama eskalasi ketegangan meningkat di Ibukota," ujar Rektor UGM, Panut Mulyono, dalam konferensi pers di Gedung Pusat Balairung, Jumat (24/5/2019).
Turut hadir dalam konferensi pers Ketua Dewan Guru Besar UGM Koentjoro, Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto, Dosen Fisipol UGM Mohammad Mohtar Masoed, dan sejumlah dosen lainnya.
Panut menerangkan, eskalasi kekerasan yang terjadi tak bisa dilepaskan dari ketegangan yang terbentuk sebelum masa kampanye. Ketegangan ini dinilai justru merugikan bangsa sendiri.
"Terlalu besar sumber daya yang telah dicurahkan akibat perbedaan aspirasi tersebut. Di saat yang bersamaan negara-negara tetangga kita tetap fokus membangun," paparnya.
"Jika ini (eskalasi kekerasan) terus terjadi berlarut-larut, hanya ada satu kepastian, yaitu bangsa ini akan tertinggal dari negara-negara tetangga kita," lanjut mantan Dekan Fakultas Teknik UGM ini.
Sementara merespon eskalasi kekerasan yang ada, lanjut Panut, segenap civitas akademika UGM merasa prihatin. Ia meminta segenap elemen masyarakat lebih mengutamakan persatuan bangsa.
"Apapun aspirasi politik kita ketika Pemilu seyogianya tidak mengubah komitmen kita bersama sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk selalu mempertahankan dan memperkuat kesatuan," sebutnya.
Selain itu, Panut juga menyerukan kepada para elite politik dan masyarakat untuk kembali pada amanah Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia mengingatkan segenap elemen bangsa adalah saudara.
"Marilah kita tingkatkan silaturahmi di antara kita, membukakan pintu maaf dan kembali bersatu bahu membahu membangun Ibu Pertiwi. Semoga Allah SWT meridai semua usaha kita ini," sebutnya.
Sementara Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto, mengingatkan bahwa proses Pemilu 2019 telah selesai. KPU juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi surat suara beberapa waktu lalu.
"Namun demikian pada hari-hari terakhir ini kita menyaksikan ada proses yang menimbulkan keprihatinan kita bersama. Karena ada upaya-upaya yang mengganggu ketertiban," ujarnya.
Sigit pun mengingatkan ada upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh pihak-pihak yang merasa dirugikan di Pemilu. "Tinggalkan cara-cara yang anarki, sehingga kita bisa menjaga ketertiban," tutupnya.(dtk.com)
 |
| Pejabat UGM saat menyampaikan seruan damai |
Turut hadir dalam konferensi pers Ketua Dewan Guru Besar UGM Koentjoro, Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto, Dosen Fisipol UGM Mohammad Mohtar Masoed, dan sejumlah dosen lainnya.
Panut menerangkan, eskalasi kekerasan yang terjadi tak bisa dilepaskan dari ketegangan yang terbentuk sebelum masa kampanye. Ketegangan ini dinilai justru merugikan bangsa sendiri.
"Terlalu besar sumber daya yang telah dicurahkan akibat perbedaan aspirasi tersebut. Di saat yang bersamaan negara-negara tetangga kita tetap fokus membangun," paparnya.
"Jika ini (eskalasi kekerasan) terus terjadi berlarut-larut, hanya ada satu kepastian, yaitu bangsa ini akan tertinggal dari negara-negara tetangga kita," lanjut mantan Dekan Fakultas Teknik UGM ini.
Sementara merespon eskalasi kekerasan yang ada, lanjut Panut, segenap civitas akademika UGM merasa prihatin. Ia meminta segenap elemen masyarakat lebih mengutamakan persatuan bangsa.
"Apapun aspirasi politik kita ketika Pemilu seyogianya tidak mengubah komitmen kita bersama sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk selalu mempertahankan dan memperkuat kesatuan," sebutnya.
Selain itu, Panut juga menyerukan kepada para elite politik dan masyarakat untuk kembali pada amanah Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia mengingatkan segenap elemen bangsa adalah saudara.
"Marilah kita tingkatkan silaturahmi di antara kita, membukakan pintu maaf dan kembali bersatu bahu membahu membangun Ibu Pertiwi. Semoga Allah SWT meridai semua usaha kita ini," sebutnya.
Sementara Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto, mengingatkan bahwa proses Pemilu 2019 telah selesai. KPU juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi surat suara beberapa waktu lalu.
"Namun demikian pada hari-hari terakhir ini kita menyaksikan ada proses yang menimbulkan keprihatinan kita bersama. Karena ada upaya-upaya yang mengganggu ketertiban," ujarnya.
Sigit pun mengingatkan ada upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh pihak-pihak yang merasa dirugikan di Pemilu. "Tinggalkan cara-cara yang anarki, sehingga kita bisa menjaga ketertiban," tutupnya.(dtk.com)
About Bicara Rakyat
