Pastikan Standar Gizi dan Lingkungan, Ketua DPRD Lumajang Kawal Evaluasi Ketat Program MBG

Ketua DPRD Lumajang, Hj. Oktafiani, SH, ketika menyerahkan menu MBG

Lumajang – Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiyani, SH., MH., menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini disampaikan saat mendampingi Bupati Lumajang, Indah Amperawati, beserta jajaran Forkopimda dalam inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (5/3/2026).

Peninjauan intensif dilakukan di enam titik strategis, mulai dari SPPG Polres Alun-Alun Lumajang, distribusi di MI Kota, hingga beberapa dapur produksi di wilayah Labruk Lor, Tempeh, dan Citrodiwangsan. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa kualitas asupan gizi yang sampai ke masyarakat sejalan dengan kelestarian lingkungan sekitar.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Oktafiyani menekankan bahwa setiap inovasi program pemerintah harus dibarengi dengan manajemen operasional yang matang.

"Kami hadir untuk memastikan bahwa program pemenuhan gizi ini tidak hanya sukses secara distribusi, tapi juga tertib secara regulasi. Pengawasan ini penting agar hak masyarakat atas gizi terpenuhi tanpa mengabaikan aspek kesehatan lingkungan," ujar Oktafiyani.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah, mengambil tindakan tegas terkait temuan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Lumajang memutuskan untuk menutup sementara operasional dapur MBG milik Yayasan Oda Masa Depan Utama di Desa Labruk Lor mulai Senin (9/3/2026).

Keputusan pahit ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan sistem pengolahan limbah di lokasi tersebut belum memenuhi standar keamanan hayati.

"Setiap SPPG wajib menerapkan SOP secara maksimal. Hasil pengecekan menunjukkan kadar COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biological Oxygen Demand) di lokasi ini masih cukup tinggi. Kami harus menutup sementara hingga instalasi pengolahan air limbah diperbaiki dan memenuhi standar," tegas Bunda Indah.

Penutupan sementara ini merupakan bentuk komitmen Pemkab dan DPRD Lumajang dalam menjaga kualitas program MBG agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Temuan ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi menyeluruh.

Melalui langkah responsif ini, diharapkan seluruh mitra penyedia layanan gizi di Lumajang semakin memperketat standar operasional mereka, demi mewujudkan generasi sehat di lingkungan yang tetap terjaga kebersihannya.