Pemkot Solo Ancam Pidanakan PKL Nakal dan Tak Mau Pindah
Solo - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengancam memidanakan puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan K.H. Masykur yang menolak dipindahkan. Pemkot Solo menargetkan lokasi di sebelah barat Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) tersebut steril dari aktivitas PKL.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Subagiyo mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu hingga 1 Juli. Sampai saat ini masih ada sekitar 20 PKL yang bertahan di tanah milik pemerintah tersebut. Sedangkan total PKL yang ada di sana mencapai 145 orang.
Namun sebagian PKL yang masih bertahan sebenarnya bukan termasuk dalam kategori PKL. Mereka sebagian pemilik bengkel motor, bahkan mobil serta rumah makan dan hunian.
"Seharusnya para PKL di sana sistemnya bongkar pasang, tidak boleh digunakan sebagai hunian. Tapi kenyataannya dipakai sebagai hunian, bengkel motor, mobil dan rumah makan. Jadi mereka itu kelasnya pengusaha, bukan PKL," ujar Subagiyo, Senin (21/5).
Subagiyo mengaku sudah melakukan sosialisasi rencana penertiban bangunan di kawasan tersebut. Pemkot memberikan batas waktu bagi mereka untuk meninggalkan lokasi paling lambat 1 Juli.
"Kalau masih bertahan, kami tak segan-segan menempuh jalur hukum. Kami akan bawa ke pengadilan, karena mereka salah membangun bangunan tanpa izin dan berada di sepadan jalan," tegasnya.
Lebih lanjut Subagiyo menerangkan, dalam upaya penertiban ini, Pemkot menyediakan ongkos bongkar Rp 65.000 per meter persegi untuk bangunan permanen dan Rp 50.000 untuk bangunan semi permanen.
Ongkos bongkar tersebut telah diberikan secara nontunai melalui rekening bank. Pihaknya juga menyiapkan relokasi di berbagai pasar tradisional. Diantaranya pasar Panggungrejo dan Pucangsawit, Jebres.
Dalam penertiban tersebut, Pemkot berencana mengembalikan lagi fungsi untuk bahu jalan, trotoar, drainase, dan ruang terbuka hijau. Sosialisasi rencana menata kawasan barat TSTJ, termasuk perbaikan drainase telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.(md.com)
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Subagiyo mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu hingga 1 Juli. Sampai saat ini masih ada sekitar 20 PKL yang bertahan di tanah milik pemerintah tersebut. Sedangkan total PKL yang ada di sana mencapai 145 orang.
Namun sebagian PKL yang masih bertahan sebenarnya bukan termasuk dalam kategori PKL. Mereka sebagian pemilik bengkel motor, bahkan mobil serta rumah makan dan hunian.
"Seharusnya para PKL di sana sistemnya bongkar pasang, tidak boleh digunakan sebagai hunian. Tapi kenyataannya dipakai sebagai hunian, bengkel motor, mobil dan rumah makan. Jadi mereka itu kelasnya pengusaha, bukan PKL," ujar Subagiyo, Senin (21/5).
Subagiyo mengaku sudah melakukan sosialisasi rencana penertiban bangunan di kawasan tersebut. Pemkot memberikan batas waktu bagi mereka untuk meninggalkan lokasi paling lambat 1 Juli.
"Kalau masih bertahan, kami tak segan-segan menempuh jalur hukum. Kami akan bawa ke pengadilan, karena mereka salah membangun bangunan tanpa izin dan berada di sepadan jalan," tegasnya.
Lebih lanjut Subagiyo menerangkan, dalam upaya penertiban ini, Pemkot menyediakan ongkos bongkar Rp 65.000 per meter persegi untuk bangunan permanen dan Rp 50.000 untuk bangunan semi permanen.
Ongkos bongkar tersebut telah diberikan secara nontunai melalui rekening bank. Pihaknya juga menyiapkan relokasi di berbagai pasar tradisional. Diantaranya pasar Panggungrejo dan Pucangsawit, Jebres.
Dalam penertiban tersebut, Pemkot berencana mengembalikan lagi fungsi untuk bahu jalan, trotoar, drainase, dan ruang terbuka hijau. Sosialisasi rencana menata kawasan barat TSTJ, termasuk perbaikan drainase telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.(md.com)
About Bicara Rakyat
